Arahan Pengembangan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Abstrak

ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan permasalahan yang cukup serius karena dapat diartikan sebagai kemiskinan dan ketimpangan. Indikasi ketimpangan antar daerah terjadi di Provinsi Banten. Adanya indikasi ketimpangan dapat menghambat proses pembangunan secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perekonomian, menganalisis sektor-sektor unggulan, menganalisis ketimpangan antar kabupaten/kota, dan merumuskan arah pembangunan untuk mengurangi tingkat ketimpangan di wilayah Provinsi Banten. Metode analisis yang digunakan adalah kontribusi PDRB, laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Tipologi Klassen, Analisis Gabungan LQ dan DLQ, Indeks Williamson, dan analisis deskriptif untuk menghasilkan arah pembangunan guna mengurangi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Lebak merupakan daerah tertinggal dan ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan dalam penelitian ini. Arah pembangunan dibagi dalam enam kriteria: (1) Peningkatan sektor pendukung untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian sehingga dapat mempunyai nilai tambah. (2) Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan agar sumber daya manusia di Kabupaten Lebak mampu bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. (3) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pemerataan jangkauan sarana dan prasarana pemukiman. (4) meningkatkan porsi pendapatan daerah selain pajak melalui investasi dan kerjasama dengan beberapa pihak swasta. (5) Meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kualitas, serta mempercepat realisasi Rencana Jalan Tol dan Rencana Jalur Kereta Api untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata, guna menciptakan konsentrasi pertumbuhan ekonomi di kawasan baru. dan (6) karena wilayahnya cukup luas, maka perlu dipertimbangkan kembali usulan pemekaran wilayah karena dapat mengurangi tingkat ketimpangan wilayah karena pemerataan pembangunan dapat lebih mudah dicapai dengan wilayah pemerintahan yang lebih kecil.

ABSTRACT

Economic inequality between regions is a quite serious problem, because economic inequality means poverty and inequality. Indications of inter-regional inequality also occur in Banten Province. The existence of indications of inequality can hamper the development process in general. This research aims to analyze economic characteristics, analyze leading sectors, analyze inequality between districts/cities, and formulate development directions to reduce the level of inequality in the Banten Province region. The analytical methods used are PDRB contribution, PDRB growth rate, PDRB per capita, Klassen Typology, Combined LQ and DLQ Analysis, Williamson Index, and descriptive analysis to produce a development direction to reduce inequality that occurs in Banten Province. The results of this research are that Lebak Regency is a disadvantaged area and was designated as a priority location for development in this research. The development directions are divided into six criteria: (1) Increasing supporting sectors to increase the contribution of the agricultural sector so that it can have added value. (2) Increasing human resources by improving education and skills so that human resources in Lebak Regency can compete with job seekers from other areas. (3) Improving facilities and infrastructure by equalizing the reach of residential facilities and infrastructure. (4) increasing the share of regional income other than taxes through investment and collaborating with several private parties. (5) Increasing accessibility by improving quality, as well as accelerating the realization of the Toll Road Plan and Railway Route Plan to support the development of economic and tourism areas, in order to create a concentration of economic growth in new areas. and (6) because the area is quite large, it is necessary to reconsider the regional expansion proposal because it can reduce the level of regional inequality because equitable development can be more easily achieved with a smaller government area.