Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota

Persepsi Masyarakat Terhadap Respon Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Baleendah

Atya Putri Rizqiani, Risva Meisya, Sofa Khoeriah, Muhammad Andi Septiadi — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

ABSTRAK

Wilayah Kecamatan Baleendah di Kabupaten Bandung dikenal sebagai salah satu daerah rawan banjir yang hingga kini masih menghadapi permasalahan dalam penanganan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap respon pemerintah dalam menangani bencana banjir tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan dianalisis menggunakan metode SYMLOG. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis difokuskan pada lima dimensi SERVQUAL: bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai respon pemerintah masih kurang memadai, terutama dalam hal kesiapan sarana, kecepatan serta konsistensi tindakan, dan komunikasi langsung di lapangan. Meskipun terdapat upaya perencanaan dari pemerintah, masyarakat belum merasakan dampak konkret yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Simpulan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara strategi pemerintah dan harapan masyarakat. Temuan ini menjadi masukan penting dalam merancang kebijakan penanganan bencana yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Kata Kunci: Banjir, Tanggap Bencana, Penanganan Bencana, Persepsi Masyarakat, Respon Pemerintah

ABSTRACT

The Baleendah District area in Bandung Regency is known as one of the flood-prone areas, which is still facing problems in disaster management. This research aims to determine the public's perception of the government's response in dealing with the flood disaster. The method used is qualitative research with a case study approach, and analyzed using the SYMLOG method. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and document study. The analysis focused on five dimensions of SERVQUAL: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research results show that the public considers the government's response to be inadequate, especially in terms of the readiness of facilities, speed and consistency of action, and direct communication in the field. Despite planning efforts from the government, the community has not experienced concrete impacts that meet their needs. The research conclusions show that there is a mismatch between government strategy and community expectations. These findings provide important input in designing disaster management policies that are more responsive and oriented to the needs of residents.

Keywords: Flood, Disaster Responses, Disaster Management, Government Response, Public Perception

Identifikasi Potensi dan Kendala Wisata Bahari Di Pulau Panggang Kepulauan Seribu

Baihaki Mursid Kiki, Mujio SUKIR, Yusi Febriani — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Pulau Panggang di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara merupakan wilayah dengan potensi wisata bahari yang tinggi, didukung oleh keberadaan terumbu karang, ekosistem mangrove, dan budaya maritim lokal. Namun, pengembangan pariwisata di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infarstruktur, minimnya fasilitas pendukung, rendahnya aksesibilitas transportasi, serta kurangnya promosi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan kendala wisata bahari di Pulau Panggang melalui analisis deskriptif kualitatif, berdasarkan empat variabel utama yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ancillary services. Data diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara kepada masyarakat lokal. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Panggang memiliki potensi wisata bahari dengan atraksi wisata beragam, yakni atraksi wisata alam, budaya, buatan, dan kegiatan wisata. Atraksi wisata alam berupa keindahan pantai dan terumbu karang; atraksi wisata buatan berupa rumah apung dan keramba apung. Atraksi wisata budaya berupa kuliner khas laut dan tradisi nelayan. Kegiatan wisata di pulau panggang juga cukup beragam seperti memancing dan snorkeling. Selain itu potensi juga terdapat di amenitas berupa toilet umum, pos keamanan, puskesmas, masjid, mushola, warung, jaringan listrik dan jaringan internet; aksesibilitas yang baik; serta ancillary service seperti informasi wisata dan pelayanan pendukung. Namun wisata bahari di Pulau Panggang masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya pengelolaan dan interpretasi atraksi profesional; masih terbatasnya amenitas dan belum mampu mendukung sepenuhnya pengembangan wisata bahari secara optimal; terbatasnya transportasi laut untuk menuju Pulau Panggang karena memiliki jam tertentu untuk menyebrang dan kembali ke pelabuhan; serta belum terdapatnya pusat informasi wisata atau pemandu wisata resmi yang dapat memberikan edukasi atau bimbingan kepada pengunjung.

Kata Kunci: atraksi, amenitas, aksesibilitas, ancillary service, potensi dan kendala

ABSTRACT

Panggang Island in the North Thousand Islands District is an area with high marine tourism potential, supported by the presence of coral reefs, mangrove ecosystems, and local maritime culture. However, tourism development in this area still faces various challenges such as limited infrastructure, a lack of supporting facilities, low transportation accessibility, and a lack of tourism promotion. This study aims to identify the potential and constraints of marine tourism on Panggang Island through qualitative descriptive analysis, based on four main variables, namely attractions, amenities, accessibility, and ancillary services. Data were obtained through field observations, documentation, and interviews with local communities. Meanwhile, the data analysis method used qualitative descriptive analysis. The results of the study show that Panggang Island has marine tourism potential with various tourist attractions, namely natural, cultural, man-made, and tourist activities. Natural tourist attractions include beautiful beaches and coral reefs; man-made tourist attractions include floating houses and floating cages. Cultural tourist attractions include seafood cuisine and fishing traditions. Tourist activities on Panggang Island are also quite diverse, such as fishing and snorkeling. In addition, there is also potential in amenities such as public toilets, security posts, health centers, mosques, prayer rooms, food stalls, electricity and internet networks; good accessibility; and ancillary services such as tourist information and support services. However, marine tourism on Panggang Island still faces several obstacles, such as a lack of professional management and interpretation of attractions; limited amenities that are not yet able to fully support the optimal development of marine tourism; limited sea transportation to Panggang Island due to specific hours for crossing and returning to the port; and the absence of a tourist information center or official tour guides who can provide education or guidance to visitors.

Keywords: attractions, amenities, accessibility, ancillary services, potential and challenges

Penilaian Tingkat Keterwujudan Pola Ruang Provinsi Banten sebagai Instrumen Evaluasi RTRW

Resti Meliana Sari, Isvan Taufik, Bima Setiawan, Endang Kusnadi, Abdul Hatta — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

ABSTRAK

Penataan ruang berperan penting dalam mengarahkan pemanfaatan ruang agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga evaluasi keterwujudan pola ruang menjadi instrumen utama untuk menilai konsistensi antara rencana dan implementasi RTRW. Penelitian ini bertujuan menilai tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dan keterwujudan pola ruang Provinsi Banten berdasarkan RTRW yang telah diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan memasukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai indikator analisis. Metode yang digunakan adalah analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) melalui overlay data pola ruang, penggunaan lahan, KKPR, pertanahan, dan kehutanan, yang mencakup penilaian perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten sangat tinggi, mencapai 96,95% dari total kawasan. Perwujudan Kawasan Lindung tergolong baik dengan capaian 87,49%, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian pada kawasan mangrove, perlindungan setempat, dan perlindungan kawasan bawahan. Sebaliknya, perwujudan Kawasan Budidaya masih rendah, yaitu 37,70%, terutama pada kawasan transportasi, industri, dan permukiman. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi RTRW di Provinsi Banten lebih efektif dalam menjaga fungsi lindung dibandingkan mendorong realisasi kawasan budidaya. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan pengendalian dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang bermasalah serta percepatan perwujudan kawasan budidaya strategis melalui sinkronisasi RTRW dengan rencana sektoral, optimalisasi KKPR, dan pemantauan berbasis GIS.

Kata Kunci: Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Perwujudan Pola Ruang, KKPR, Sistem Informasi Geografis (GIS)

ABSTRACT

Spatial planning plays a critical role in guiding land use in alignment with the principles of sustainable development, making the evaluation of spatial pattern implementation an essential tool for assessing the consistency between plans and the execution of Regional Spatial Plans (RTRW). This study aims to assess the level of land-use compliance and the implementation of spatial patterns in Banten Province based on the RTRW, which has been harmonized with the Omnibus Law on Job Creation, incorporating Land Use Compliance (KKPR) as an analytical indicator. The methodology employs spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS) through overlaying data on spatial patterns, land use, KKPR, land tenure, and forestry, encompassing assessments of both protected areas and utilization zones. The analysis reveals that land-use compliance in Banten Province is very high, covering 96.95% of the total area. The implementation of Protected Areas is generally strong, achieving 87.49%, although discrepancies remain in mangrove ecosystems, local protection zones, and downstream protection areas. In contrast, the implementation of Utilization Areas remains low at 37.70%, particularly in transportation, industrial, and residential zones. These findings indicate that the RTRW in Banten Province is more effective in safeguarding protected functions than in facilitating the realization of utilization areas. Accordingly, it is recommended to strengthen the management and restoration of underperforming protected areas and accelerate the realization of strategic utilization zones through synchronization of the RTRW with sectoral plans, optimization of KKPR, and GIS-based monitoring.

Keywords: Land-Use Compliance, Spatial Pattern Implementation, Land Use Compliance Assessment (KKPR), Geographic Information Systems (GIS)

Analisis Sarana dan Prasarana Terminal Bojonggede Berdasarkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe C

Sabil Saepudin, Umar Mansyur, Gde Ngurah Purnama Jaya — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Terminal Bojonggede merupakan terminal penumpang tipe C yang terletak di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dan termasuk ke dalam kawasan pengembangan pusat pelayanan wilayah sesuai RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044. Terminal ini memiliki peran strategis karena terletak di wilayah penyangga Ibu Kota dan berfungsi sebagai simpul penting dalam mendukung mobilitas harian masyarakat, khususnya pengguna Commuter Line. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana serta menganalisis persepsi dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Terminal Bojonggede. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan pengelola, dan kuesioner kepada masyarakat dan para pengguna Terminal. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terminal Bojonggede belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan yang berlaku. Secara keseluruhan, Terminal Bojonggede masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek-aspek fasilitas seperti fasilitas keselamatan jalan, fasilitas keamanan, petugas operasional, toilet, dan tempat parkir kendaraan umum dan pribadi. Berdasarkan hasil analisis persepsi dan harapan masyarakat, kualitas pelayanan Terminal Bojonggede dinilai masih belum sepenuhnya optimal. Dari enam variabel utama, hanya variabel kemudahan yang masuk ke dalam kategori sangat layak, sedangkan variabel keselamatan, kehandalan, dan kenyamanan dikategorikan kurang layak, serta variabel keamanan dinilai yang paling tidak layak.

Kata Kunci: fasilitas, kualitas infrastruktur, standar pelayanan, terminal

ABSTRACT
Bojonggede Terminal is a Type C passenger terminal located in Bojonggede District, Bogor Regency, and is included within the regional service center development area according to the Bogor Regency Spatial Plan (RTRW) 2024–2044. This terminal plays a strategic role due to its location in the buffer zone of the national capital and functions as an important node in supporting daily mobility, particularly for Commuter Line users. This study aims to identify the availability of facilities and infrastructure and to analyze public perceptions and expectations regarding the service quality of Bojonggede Terminal. Data were collected through field observations, interviews with terminal management, and questionnaires distributed to the public and terminal users. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results indicate that Bojonggede Terminal has not yet fully met the applicable service standards for terminal operations. Overall, the terminal still requires improvements in several facility aspects, including road safety facilities, security facilities, operational personnel, toilets, and parking areas for both public and private vehicles. Based on the analysis of public perceptions and expectations, the service quality of Bojonggede Terminal is considered not yet fully optimal. Of the six main variables assessed, only the Ease of Use variable falls into the very adequate category, while the Safety, Reliability, and Comfort variables are categorized as inadequate, and Security is considered the least adequate.

Keywords: facilities, infrastructure quality, service standards, terminal

Analisis Kemampuan Lahan di Kabupaten Cianjur

Alif Dhiya, Janthy Trilusianthy Hidayat, Novida Waskitaningsih — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada kebutuhan pembangunan di Kabupaten Cianjur mendorong perlunya pemahaman terkait karakteristik fisik dan kapasitas alami suatu lahan sebagai dasar dalam merumuskan arah pengembangan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lahan di Kabupaten Cianjur. Penelitian dilakukan dengan menganalisis satuan kemampuan lahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka teoritis, telaah dokumen kebijakan, serta survei data instansi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan lahan di Kabupaten Cianjur terdiri dari kelas kemampuan lahan B (rendah) seluas 1,405 Ha (0,0004%), kelas kemampuan lahan C (sedang) seluas 206.923,287 Ha (57,17%), kelas kemampuan lahan D (agak tinggi) seluas 152.940,164 Ha (42,26%), dan kelas kemampuan lahan E (tinggi) seluas 2.079,459 Ha (0,57%). Lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan merupakan lahan yang memiliki kelas kemampuan lahan C, D, dan E. Kecamatan yang memiliki luas lahan dengan kelas E terbesar adalah Kecamatan Kadupandak dengan luas 401,437 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas lahan kelas B terbesar adalah Kecamatan Sukaluyu dengan luas 0,419 Ha.

Kata Kunci: Kemampuan, Lahan, Pengembangan

ABSTRACT

The increase in population, which impacts the development needs in Cianjur Regency, necessitates an understanding of the physical characteristics and natural capacity of land as a basis for formulating development directions in the area. This study aims to assess the land capability in Cianjur Regency. The research was conducted by analyzing land capability units in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works Number 20/PRT/M/2007. The data used in this study are secondary data obtained from theoretical literature reviews, policy document analyses, and institutional data surveys. The analytical methods employed were quantitative descriptive analysis and spatial analysis. The results indicate that the land capability in Cianjur Regency consists of class B (low) covering 1,405 ha (0.0004%), class C (moderate) covering 206.923,287 ha (57.17%), class D (moderately high) covering 152.940,164 ha (42.26%), and class E (high) covering 2.079,459 ha (0.57%). Land suitable for development includes classes C, D, and E. Among the districts, Kadupandak District has the largest area of class E area at 401,437 ha, while Sukaluyu District has the largest area of class B area at 0,419 ha.

Keywords: Capability, Development, Land